Pontianak – VSI – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menghadiri sekaligus membuka secara langsung kegiatan Silaturahmi Regional Lintas Tokoh (SRLT) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Se-Kalimantan ke-2 Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (15/10/2026) malam.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat ini diikuti para tokoh lintas etnis, kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta ketua Forum Pembauran Kebangsaan dari seluruh provinsi di Kalimantan. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, dan membangun komitmen bersama dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
Turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., Kepala Badan Kesbangpol Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah beserta jajaran dan Ketua FPK masing-masing provinsi.
Hadir pula Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kalimantan Barat, Brigjen Pol. Teddy Gusnandar, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Hindarsono, S.I.K., S.H., M.Hum., perwakilan Pangdam XII/Tanjungpura, Dankodaeral, Danlanud Supadio, perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, tokoh lintas etnis se-Kalimantan Barat, serta pengurus FPK kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
Menarik Dibaca
Wagub: FPK Harus Menjadi Wadah Pemersatu Masyarakat
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya SRLT FPK Se-Kalimantan ke-2 Tahun 2026. Menurutnya, kegiatan ini memiliki arti penting sebagai wadah silaturahmi dan komunikasi antartokoh lintas etnis untuk menjaga keutuhan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Ia menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang tidak seharusnya menjadi alasan untuk terpecah belah. Sebaliknya, perbedaan harus menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis.
Wagub juga mengingatkan bahwa seluruh manusia pada hakikatnya berasal dari satu keturunan, yakni Adam dan Hawa. Oleh karena itu, tidak sepatutnya ada sekat yang memisahkan masyarakat berdasarkan perbedaan etnis maupun latar belakang lainnya.
Krisantus berharap FPK dapat terus mengambil peran aktif sebagai wadah pemersatu masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga toleransi, persaudaraan, dan stabilitas daerah.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar menyikapi berbagai isu yang berkembang di daerah secara bijaksana, cermat, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dipelintir sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik antarkelompok.
Menurutnya, komunikasi yang baik, sikap saling menghormati, serta kemampuan menyaring informasi menjadi hal penting dalam menjaga suasana kondusif di Kalimantan.
Selain itu, Wagub mengajak FPK dan seluruh tokoh lintas etnis untuk turut mendukung program-program pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Burhanudin Ahad: Harapkan Rekomendasi Strategis untuk Menjawab Persoalan Daerah
Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalimantan Barat, H. Burhanudin Ahad, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas dukungan serta perhatian terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para gubernur se-Kalimantan yang telah mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi dalam SRLT FPK Se-Kalimantan ke-2 Tahun 2026.
Menurut Burhanudin, kegiatan yang berlangsung selama dua hari, yakni 16–17 Oktober 2026, tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi antartokoh lintas etnis, tetapi juga diharapkan menghasilkan gagasan dan rekomendasi konkret dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di wilayah Kalimantan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat pada Jumat (16/10/2026). Selanjutnya, pada hari kedua, Sabtu (17/10/2026), kegiatan akan dilaksanakan di Balairungsari Rumah Adat Melayu dan diakhiri dengan kunjungan ke sejumlah situs toleransi di Kota Singkawang.
Pemilihan Kota Singkawang sebagai lokasi kunjungan penutup diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada para peserta mengenai pentingnya merawat keberagaman, memperkuat toleransi, serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah perbedaan.
Burhanudin menegaskan, salah satu harapan utama dari pelaksanaan SRLT kali ini adalah lahirnya rekomendasi yang dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyikapi sejumlah persoalan strategis di Kalimantan.
Beberapa isu yang diharapkan menjadi perhatian bersama meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), bencana kekeringan, serta optimalisasi peran Ketua Forum Pembauran Kebangsaan dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial masyarakat.
Ia berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran pandangan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui sinergi lintas provinsi, koordinasi antarlembaga, serta langkah nyata sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Perkuat Sinergi Lintas Tokoh untuk Kalimantan yang Harmonis
Pelaksanaan SRLT FPK Se-Kalimantan ke-2 Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh lintas etnis, serta organisasi pembauran kebangsaan dalam menjaga persatuan di wilayah Kalimantan.
Di tengah dinamika sosial dan beragam tantangan daerah, peran tokoh masyarakat dinilai penting untuk membangun kesadaran bersama, mencegah berkembangnya prasangka antarkelompok, serta mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog dan musyawarah.
Melalui kegiatan ini, FPK diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus menjadi garda penggerak pembauran kebangsaan yang mengedepankan toleransi, persaudaraan, dan semangat kebinekaan.
Dengan semangat persatuan dan kesatuan, SRLT FPK Se-Kalimantan ke-2 Tahun 2026 diharapkan melahirkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah serta memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan Kalimantan yang aman, damai, harmonis, dan sejahtera.
