Sintang –Viralsatuindonesia.com , Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Nomor 64.786.17 Mensiku, Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, diduga lebih banyak melayani kendaraan dengan “tangki siluman” dibandingkan masyarakat umum.
Informasi ini disampaikan oleh salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya. Ia mengungkapkan bahwa kendaraan yang mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi sebagian besar telah dimodifikasi dengan tangki tambahan berkapasitas besar di dalam mobil.
“Para pengantri itu menggunakan tangki siluman, dimodifikasi di dalam mobil mereka dengan kapasitas besar. Setiap hari mereka mengantri,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini membuat masyarakat biasa, baik pengguna sepeda motor maupun mobil pribadi, kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Bahkan, antrean panjang dari kendaraan yang diduga milik mafia BBM membuat akses ke SPBU menjadi sangat padat.
Menarik Dibaca
“Mobil biasa atau motor yang mau mengisi BBM saja sulit, karena tidak bisa lewat. Saking padatnya antrean kendaraan tangki siluman dan jeriken,” tambahnya.
Ia juga menilai kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH) di wilayah Sintang. Hal ini menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap praktik yang diduga melanggar aturan.
“Pernyataan Kapolda Kalbar hanya omon – omon saja, karena sampai sekarang belum ada tindakan. Terlihat seperti ada pembiaran, atau hukum sudah tidak berfungsi lagi,” sindirnya dengan nada kecewa.
Praktik penggunaan tangki siluman untuk memperoleh BBM bersubsidi dalam jumlah besar diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas), yang mengatur distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi secara tepat sasaran.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pengelola SPBU Nomor 64.786.17 Mensiku guna memperoleh klarifikasi terkait dugaan tersebut.
Kasus ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan instansi pengawas, agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
